PALU, UPDATE HARIAN — Tim Badan Kebijakan Fisikal Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) membahas skema pendanaan penanggulangan bencana di provinsi ini.
Perwakilan Tim Badan Kebijakan Fisikal Kemenkeu RI Rita mengungkapkan tujuan kunjungan Kemenkeu RI ke Provinsi Sulteng adalah untuk mempelajari atau melakukan penelitian tentang penanggulangan bencana dan skema pendanaan bencana di Sulawesi Tengah.
“hal ini dikarenakan Pemerintah Indonesia meluncurkan strategi pembiayaan dan asuransi resiko bencana,” ungkapnya.
Rita juga menambahkan bahwa melakukan transformasi pembiayaan yang selama ini hanya berupa satu instrumen dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan APBD kemudian menjadi multi instrumen, yakni ada sumber-sumber pendanaan lainnya yang diharapkan dapat membantu penanganan bencana secara cepat sebagai penanggulangan bencana.
“Oleh karena itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama-sama mengumpulkan dana di pemerintah pusat. Dalam hal ini dikelola oleh Kementerian Keuangan di bawah Badan Layanan Umum (BLU),” tambahnya.
Menurutnya, dana tersebut dikembangkan dan hasil pengembangan dana ini nantinya dapat dipergunakan untuk program-program penanggulangan bencana, baik pascabencana dan darurat bencana.
Selain itu, pihaknya juga akan mengunjungi Pemerintah Kota Palu, Pemerintah Kabupaten Donggala dan Universitas Tadulako untuk menyosialisasikan terkait inovasi resiko bencana di Sulawesi Tengah.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng Novalina menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada tim Badan Kebijakan Fisikal Kemenkeu RI yang telah berkunjung ke Sulteng untuk berdiskusi dan berdialog mendalami penanggulangan bencana di daerah ini.
“Semoga ada kesempatan untuk bisa turun langsung ke lapangan bersama BPBD Sulteng untuk melihat skema penanggulangan bencana pasca 2018 hingga saat ini, dan skema pembiayaannya,” ujarnya.
