POSO, UPDATEHARIAN.COM — Ketua Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Hj. Arnila Moh. Ali, didampingi sejumlah legislator, turun langsung melakukan peninjauan kawasan Desa Sulewana, Kecamatan Pamona Utara, Kabupaten Poso, yang dilaporkan mengalami kerusakan lingkungan akibat dugaan aktivitas PT. Poso Energy.
Turut mendampingi dalam agenda inspeksi tersebut antara lain Ketua Komisi III, Hj. Arnila Moh. Ali, Wakil Ketua Komisi III H. Zainal Abidin Ishak, Sekretaris Komisi III Muhammad Safri, serta Anggota Komisi III lainnya seperti Royke Widya Kaloh, Marthen Tibe, Fery Budiutomo, Ir. H. Musliman, Takwin, dan Sadat Anwar Bahalia.
Pemerintah kecamatan dan desa turut mendampingi kunjungan ini, termasuk Camat Pamona Utara Saktin D. Tabeo, S.Sos, Sekretaris Camat Rolin Talaku, Pjs. Kepala Desa Sulewana Hermin Miran, Sekretaris Desa David Banibi, S.E serta Kepala Dusun III Yeheskiel Permou.
Di lokasi kejadian, Hj. Arnila menegaskan bahwa pihaknya belum dapat menyimpulkan secara definitif apakah fenomena alam yang terjadi murni akibat ekskavasi industri atau karena kontur geologi kawasan yang labil.
“Kami diundang langsung oleh masyarakat dan aparat desa untuk meninjau lokasi terdampak. Namun, belum bisa dipastikan apakah penyebabnya adalah aktivitas perusahaan atau faktor alam. Karena itu, langkah selanjutnya adalah mengundang Dinas ESDM khususnya bagian Geologi untuk melakukan kajian lebih lanjut,” tutur Arnila.
Ia menegaskan bahwa entitas usaha semestinya mengedepankan rasa aman dan tenteram bagi komunitas lokal yang terdampak.
“Jika memang ada aktivitas perusahaan, maka kami berharap pihak perusahaan juga turut memperhatikan kondisi masyarakat sekitar agar mereka merasa aman,” tegasnya.
Seirama dengan pernyataan Arnila, Camat Pamona Utara, Saktin D. Tabeo, menyambut hangat kehadiran Komisi III, seraya berharap bahwa kehadiran ini bukan sekadar seremonial, melainkan menjadi pemantik intervensi struktural dari pemerintah.
“Kami berharap kunjungan ini tidak berhenti sampai di sini, namun ada tindak lanjut dari pemerintah provinsi dan kabupaten,” ucap Camat Saktin.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III, H. Zainal Abidin Ishak, mendesak pihak desa untuk segera menyerahkan dokumen perjanjian antara masyarakat dan PT. Poso Energy yang telah lama disepakati. Ia pun menegaskan tekadnya untuk mengeksekusi langkah nyata dalam waktu dekat demi menuntaskan polemik ini.
Dari perwakilan pemerintah desa, Sekdes Sulewana, David Banibi, mengungkapkan bahwa mereka telah menempuh beragam jalur, mulai dari aksi protes, korespondensi ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Poso, hingga menyurati Komnas HAM RI. Namun semuanya belum berujung pada penyelesaian yang substansial.
“Kami berharap adanya RDP (Rapat Dengar Pendapat) agar masyarakat terdampak bisa menyampaikan langsung aspirasinya. Sebab dampak ini terus meluas, dari awalnya kecil hingga kini menyebabkan beberapa rumah roboh dan masyarakat harus diungsikan. Kami minta juga agar pihak independen dan akademisi bisa meneliti secara objektif,” jelas David.
Tokoh masyarakat setempat, D. Tenggeli, menyuarakan kegelisahan kolektif warga akibat dinamika tanah yang kian berubah. Ia berharap DPRD Provinsi benar-benar bisa membawa solusi, bukan janji.
Anggota Komisi III, Royke Widya Kaloh, menggarisbawahi urgensi pelaksanaan RDP guna mengonfrontir PT. Poso Energy terkait komitmen yang hingga kini belum diimplementasikan.
“Harus ada penekanan terhadap janji yang pernah disampaikan oleh perusahaan kepada masyarakat,” ujarnya dengan nada tegas.
Kunjungan ini merupakan respons dari laporan masyarakat yang selama ini merasa dipinggirkan dalam arus kebijakan. Hasil dari kunjungan ini diharapkan bisa dijadikan pijakan konkret dalam merumuskan solusi yang berpihak pada rakyat Desa Sulewana yang terdampak.
