PALU, UPDATE HARIAN — Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Ma’mun Amir menegaskan bahwa pemerintah harus tegas menghadapi aksi premanisme yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Setiap pemangku kepentingan memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan menciptakan suasana aman dan tertib di masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wagub di ruang kerjanya saat memimpin rapat penyelesaian sengketa lahan antara masyarakat dan PT ANA (Agro Nusa Abadi) pada Kamis sore (13/6/2024) di Palu.
Hadir dalam kesempatan tersebut, Bupati Morowali Utara dr. Delis Julkarson Hehi beserta jajarannya.
Selain itu, turut hadir Dirkrimsus Polda Sulteng Kombes Pol Bagus Setiawan, Kasi Ops Kasrem 132/Tdl Letkol Inf Boby Marsusitaning, pejabat Kanwil ATR/BPN Sulawesi Tengah, jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, TA Gubernur Ridha Saleh, pimpinan PT ANA, serta Serikat Pekerja PT ANA.
Hasil rapat tersebut menghasilkan beberapa keputusan, antara lain:
- Serikat Pekerja PT ANA diminta untuk tetap melanjutkan aktivitas guna memenuhi kebutuhan dasar mereka.
- TNI/Polri diminta untuk bertindak tegas terhadap aksi premanisme yang meresahkan masyarakat.
- Tim reverifikasi dan revalidasi yang telah dibentuk oleh Gubernur Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, diminta untuk bekerja dengan serius dan meningkatkan koordinasi secara berjenjang dalam mengolah dan mengumpulkan data konkret. Kemudian hasilnya akan dibahas secara kolektif untuk menarik kesimpulan guna menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berkelanjutan di Sulawesi Tengah.
