PALU, UPDATEHARIAN.COM — Pakar Pendidikan Asep Mahfudz memberikan apresiasi atas sinergi program makan bergizi gratis yang diinisiasi presiden terpilih Prabowo Subianto, dengan program perlengkapan sekolah gratis yang diusung oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah, Ahmad Ali dan Abdul Karim Aljufri (AKA).
Langkah ini dianggap sebagai keputusan strategis untuk meningkatkan mutu dan fasilitas pendidikan secara menyeluruh.
“Saya sudah 30 tahun mengamati pendidikan di Sulteng. Jadi kalau ada yang mau mengkolaborasikan peningkatan pendidikan di Sulteng dengan pemerintah pusat saya apresiasi. Karena ini bisa menyelesaikan persoalan pendidikan utama di Sulteng, yakni pemerataan,” kata Asep saat dihubungi di Palu, Selasa.
Menurut Asep, kesenjangan mutu pendidikan dan infrastruktur antara kota dan kabupaten di Sulawesi Tengah masih sangat mencolok dan belum teratasi secara optimal. Selain itu, dia menyoroti kualitas sumber daya manusia yang masih belum merata antara kawasan perkotaan dan daerah.
“Jadi kolaborasi pemerintah pusat dan daerah penting untuk atasi dua masalah krusial itu. Ubah road map pendidikan Sulteng yang sesuai dengan konteks kebutuhannya,” katanya.
Asep juga menekankan pentingnya memperhatikan klaster pendidikan tertentu di Sulteng, seperti Palu, Donggala, Sigi, Parigi Moutong, Poso, hingga Morowali.
Setiap klaster, menurut Asep, memiliki kebutuhan pendidikan yang berbeda. Salah satu contohnya adalah kebutuhan pendidikan vokasional di kawasan industri seperti Morowali.
Ia juga menilai perhatian terhadap pendidikan vokasi yang kerap digaungkan AKA perlu diseriusi.
“Selama ini perhatian pada pendidikan vokasi kurang. Wilayah dengan sumber daya alam seperti klaster Morowali harusnya ada treatment yang berbeda. Kita masih lihat di Morowali itu banyak tenaga impor. Padahal bisa diberdayakan tenaga lokal untuk level middle-nya kalau pendidikan vokasi atau politekniknya bagus di Sulteng,” kata Asep.
Sebagai mantan pengurus PGRI Provinsi Sulteng ini, juga mengingatkan bahwa kolaborasi pusat-daerah harus diarahkan untuk membenahi masalah pendanaan, agar masalah rata-rata lama sekolah (RLS) di Sulteng yang hanya 8,5 tahun bisa segera diatasi.
“Kolaborasi pusat daerah saya kira bisa untuk memberikan semuanya gratis dan beasiswa agar anak di Sulteng semangat selesaikan sekolah sampai ke level tinggi. Saya ingat dulu banyak temui anak di Morowali Utara yang dijemput gurunya ke laut karena sang anak lebih milih bantu orang tua jadi nelayan. Kalau masalah pendanaan beres, orang tua juga senang bantu anaknya selesaikan sekolah,” kata akademisi yang kini mengajar di UPI Bandung itu.
AKA yakini Kolaborasi Dengan Program Prabowo Subianto Meningkatkan Kualitas Pendidikan Sulteng Signifikan
Sebelumnya, AKA percaya bahwa sinergi antara kebijakan makan bergizi gratis yang digagas Prabowo Subianto dan program perlengkapan sekolah gratis yang mereka usung akan meningkatkan kualitas pendidikan di Sulteng secara signifikan.
“Sekolah gratis 12 tahun sudah berjalan, lalu Pak Prabowo datang dengan program makan bergizi gratis dan kami siapkan perlengkapan sekolah gratis, ini satu kesatuan yang ideal menuju terciptanya mutu pendidikan yang berkualitas di Sulteng,” ujar AKA yang juga Koordinator Regional Gerindra Sulawesi itu.
AKA menambahkan bahwa kebutuhan dasar perlengkapan sekolah, seperti seragam, sepatu, buku, alat tulis, dan tas sekolah, sering menjadi hambatan bagi orang tua, sehingga anak-anak mereka tidak bersekolah. Selain itu, anak-anak juga kehilangan rasa percaya diri ketika harus pergi ke sekolah tanpa perlengkapan yang memadai.
“Sekolahnya sudah gratis, tapi tidak punya perlengkapan sekolah, itu membuat orangtua dan anak rendah diri sehingga memutuskan tidak sekolah. Ini fakta di lapangan, sebagai pemimpin, kami harus intervensi, kami ingin semua anak-anak Sulteng hanya fokus belajar, tidak mikir baju beli bagaimana, tas dari mana, buku minta siapa, tidak lagi,” tegas AKA.
AKA yakin bahwa program makan bergizi gratis dan perlengkapan sekolah gratis merupakan investasi jangka panjang yang akan menghasilkan generasi muda Sulawesi Tengah yang berkualitas dan percaya diri menghadapi tantangan bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045.
“Kan kita berharap dengan makan bergizi anak anak semakin semangat untuk sekolah. Tapi kalau seragam tidak punya buku, sepatu juga tidak, ya repot, Makanya disiapkan perlengkapannya, biar semakin semangat sekolah,” ujarnya.
Lebih lanjut, AKA juga berkomitmen untuk mengembangkan pendidikan vokasi guna mempersiapkan keahlian dan keterampilan anak muda di Sulteng. Ia mencontohkan perlunya membuka program-program kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri di wilayah seperti Morowali, Palu, dan Parigi Moutong, yang kaya akan sumber daya alam.
“Pembangunan politeknis sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan Vokasi. Vokasi juga bisa di masukan dalam kurikulum sesuai kebutuhan industri yang ada di Sulteng, kami juga akan memaksimalkan kerja sama sekolah vokasi dengan swasta dan BUMN, jadi anak muda Sulteng sudah siap kerja dan mampu bersaing secara global setelah lulus,” ujar AKA.
AKA juga menyoroti masalah kemiskinan yang menjadi faktor utama tingginya angka putus sekolah di Sulteng, meskipun program sekolah gratis 12 tahun telah berjalan sejak era pemerintahan SBY. Berdasarkan data terbaru, sekitar 29.064 anak usia 16-18 tahun di Sulteng tidak bersekolah, sementara sebanyak 208.930 anak usia 19-24 tahun belum melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi.
“Kami akan memberikan beasiswa daerah bagi 29.064 pelajar SMA/SMK dan 208.930 usia kuliah, serta melakukan retrieval anak putus sekolah dan menyekolahkan kembali. Kami pastikan akan ada beasiswa bagi guru untuk melanjutkan pendidikan S2 atau sampai S3 ke Universitas Negeri, karena kunci peningkatan mutu pendidikan juga ada pada tenaga pengajar, ” tegas AKA.
Selain itu, AKA menambahkan bahwa angka putus sekolah juga disebabkan oleh faktor ekonomi, seperti anak-anak yang terpaksa bekerja atau menikah dini untuk membantu keluarga.
Ahmad Ali dan AKA memiliki program peningkatan perekonomian masyarakat, termasuk pengembangan 10.000 wirausaha, pengembangan 30.000 hektar tambak rakyat, serta dukungan bagi UMKM melalui penyediaan modal dan pendampingan usaha.
Kendala lain yang dihadapi adalah akses transportasi yang sulit menuju sekolah, yang sering kali menyulitkan siswa, guru, dan pemerintah dalam menjalankan tugas mereka.
Beberapa hal yang pasti Ahmad Ali dan AKA lakukan dan merupakan kewenangan provinsi adalah penuntasan blankspot area (686 Desa), bantuan pemasangan sambungan Listrik bagi 35.000 Rumah Tangga Tidak Berlistrik, Memfasilitasi penyediaan sarana Listrik di wilayah 3T, Percepatan, Peningkatan dan Pemerataan Pembangunan Jalan, Jembatan, dan Pengairan.
Kemudian percepatan, peningkatan konektivitas darat dan perairan antar wilayah kabupaten serta Padat Karya Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Provinsi.
“Ada orang ingin sekolah, ada guru ingin mengajar, tapi aksesnya sulit, listrik tidak ada, jaringan telekomunikasi tidak punya. Belum belajar atau mengajar, sudah menyerah duluan. Itu tidak boleh terjadi lagi, Ahmad Ali dan saya akan pastikan itu,” tutup AKA
