Jika Tak Digubris, Pengacara Akriadi Akan Laporkan Bupati Mamuju Ke Kemendagri

oleh - Views

MAMUJU, UPDATEHARIAN – Setelah keberatan dianggap dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 9 ASN yang di Mutasi yang di Nonjobkan berdasarkan Keputusan Bupati Mamuju tertanggal 30 Agustus 2021 sampai hari ini belum mendapatkan kepastian posisi jabatan.

Menanggapi hal itu, Akriadi Pue Dollah, S.H. selaku kuasa hukum ASN memberikan peringatan terhadap Bupati Mamuju agar segera mengeluarkan Surat Keputusan atas tuntutan 9 orang ASN tersebut.

“Saya mengingatkan kepada Bupati Mamuju agar kiranya mematuhi aturan yang ada untuk segera dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak dikabulkannya keberatan ASN tersebut untuk mengembalikan ASN tersebut kejabatan lama atau setidak-tidaknya menempatkan sesuai eselon kepangkatannya,” tegas Akriadi.

Diapun menambahkan jika Bupati Mamuju tidak mematuhi aturan tersebut, maka sebagaimana dalam PP Nomor 17 Tahun 2020 akan melaporkan hal tersebut ke Kementerian Dalam Negeri dan Presiden RI. meminta untuk mencabut Pendelegasian kewenangan Bupati Mamuju dalam melakukan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.

“Kami sampaikan juga kepada Bupati Mamuju jika surat keputusan tersebut tidak dikeluarkan, maka dalam waktu dekat kami akan menyurat ke Kemendagri dan Presiden untuk melaporkan tidakan Bupati Mamuju yang telah melakukan kesewenang-wenangan dalam melakukan Mutasi.

Hal tersebut jelas bertentangan dengan PP Nomor 17 Tahun 2020. Dan kami akan meminta kepada Presiden untuk mencabut Pendelegasian kewenangan Bupati Mamuju dalam melakukan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS,” tegas Pengacara Muda Sulbar itu. (**)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *