Harga Sawit di Sulbar untuk Bulan Oktober Rp 1.491/KG

oleh - Views

Mamuju, updateharian.com — Petani kelapa sawit kembali bisa bernafas lega. Sebab, pemerintah melalui tim penetapan harga sawit menetapkan kenaikan harga sawit untuk pembelian bulan Oktober 2020, sebesar Rp. 1.491 per kilo gram.

Hal tersebut disepakati setelah petani sawit dan perusahaan sawit yang difasilitasi dinas perkebunan sulbar melakukan pertemuan . Pertemuan untuk membahas harga sawit yang berlaku selama sebulan kedepan, di lakukan di salah satu hotel di Mamunu, Selasa (13/10).

Rapat sempat diwarnai insiden kecil, karena ketersinggungan petani. Selain itu, perwakilan petani sawit bersikukuh menginginkan harga sawit lebih tinggi, di kisaran Rp. 1.650 rupiah per kilogram. Petani beralasan, harga sawit di  lapangan sudah tinggi, sementara harga sawit yang diajukan perusahaan masih relatif sama dengan bulan sebelumnya.

Perwakilan perusahaan kelapa sawit bersikukuh harga masih belum mengalami peningkatan signifikan karena berBAGSI masalah. Bahkan,  ada perusahaan sawit yang mengaku merugi, karena harga yang ditetapkan pemerintah di bulan september terlalu tinggi.

Meski demikian, dinas perkebunan sulbar  sebagai tim penetapan harga kelapa sawit menetapkan harga rata-rata berdasarkan usulan perusahaan dan perwakilan petani, dengan indek harga konstan sebesar 82 persen.

Kepala bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian Disbun Sulbar, Kimoto Bado mengaku, pihaknya menetapkan harga sesuai kesepakatan petani dan perusahaan.

“Harga kelapa sawit di sulbar untuk pembelian bulan Oktober ditetapkan sebesar 1.491 rupiah per kilogramnya. Harga ini mengalami kenaikan, sebesar 56 rupiah per kilogram, jika dibanding harga pembelian bulan september lalu yang hanya ditetapkan sebesar 1.447 elrupiah per kilo gramnya” ucap Kimoto.

Managemen perusahaan mengaku siap menjalankan ketetapan yang ditetapkan tim penetapan harga sawit Sulbar.

“Karena itu sudah sudah menjadi kesepakatan. itu yang harus kami jalankan.  Sebenarnya kondisi kami juga saat ini berat juga. Kondisi perusahaan di masing-masing perusahaan tidak bisa sama.  Namun, Sesuai dengan keputusan, harus kita ikuti seperti itu (yang ditetapkan pemerintah) itu kita bayar” ucap managemen PT Letawa, Gati Martono.

(Wl/***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *