Sengketa Pilkada, Bawaslu Dinilai Abaikan UU Pendidikan Tinggi

oleh - Views

Mamuju,updateharian.com —  -Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mamuju hari ini membacakan putusan hasil Musyawarah Sengketa Pemilihan dari 2 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Periode 2020-2025 yang sebelumnya saling mengadu di Bawaslu.

Dari hasil keputusan, Bawaslu hari ini sudah memutuskan menolak Gugatan Sengketa yang di ajukan Kuasa Hukum Tina-Ado pada sore hari. Jumat (9/10/2020).

Pada malam hari, Musyawarah yang di pimpin Majelis dari Bawaslu juga menolak permohonan yang dilayangkan Kuasa Hukum Habsi-Irwan, terkait dugaan ijazah inprosedural.

Meski demikian, Kuasa Hukum Habsi-Irwan  tetap optimis, apapun keputusan Bawaslu terkait sengketa tersebut tidak pernah menyurutkan Elektabilitas Habsi-Irwan sebagai petahana.

Kuasa Hukum Habsi-Irwan merasa justru Kubu Penantang yang pada Musyawarah ini yang merugi karena tidak bisa membuktikan bahwa Habsi-Irwan tidak fair dalam pilkada ini sesuai dengan apa yang mereka gugat dengan 57 alat bukti yang ternyata tidak satu pun yang terbukti.

Adapun tanggapan Akriadi, SH selaku kuasa hukum Habsi-Irwan mengatakan, Dengan ditolaknya Gugatan Tim Kuasa Hukum Habsi-Irwan di Bawaslu diserahkan sepenuhnya kepada tanggapan masyarakat.

Sebab, regulasi yang ditawarkan sesuai pasal 56 dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi dan diperkuat dengan Permenristek DIKTI nomor 61 tahun 2016 tentang Pangkalan data Pendidikan tinggi, malah tidak diindahkan oleh pihak Bawaslu.

“Ya kami tanggung salinan putusan dari Bawaslu Mamuju, selanjutnya kami akan ke PT TUN (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara), sebagai langkah hukum selanjutnya” ucap Akriadi, usai sidang musyawarah di kantor Bawaslu Mamuju, Jumat (9/10)

(Ju/wl/***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.