Saksi Ahli : Ijazah Ado Mas’ud Tidak Berkesesuaian

oleh - Views

Mamuju, updateharian.com — Musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah oleh bawaslu Kabupaten Mamuju terus menjadi perbincangan hangat.

Sebsb, sengketa yang diajukan kuasa hukum Paslon 2, Habsi Irwan, sudah masuk mendengarkan keterangan ahli. Bahkan, pemohon mengundang saksi ahli sesuai bidang yang dibutuhkan oleh Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait

Saksi Ahli yang dimintai keterangan hari ini,  terkait Ijazah S-1, milik Ado Mas’ud adalah seorang saksi Ahli yang berprofesi sebagai Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI), DR.Hardianto Djanggi SH, MH.

Bertempat di warkop yang terletak di jalalan Urif Sumoharjo, DR.Hardianto mengungkap, saat musyawarah, didepan majelis, dirinya menjelaskan bahwa sebuah Ijazah bisa dikatakan palsu atau tidak sesuai korelasi, harusnya bisa di cek melalui Forlap Dikti.

Sebab, itu adalah sebuah produk yang telah dibuat oleh kementrian pendidikan dimana regulasi tersebut tertera dalam Permenristekdikti nomor 61 tahun 2016 tentang pangkalan data perguruan tinggi yang yang acuannya bisa dibaca pada pasal 12 ayat 1. Soal kewajiban perguruan tinggi terkait informasi yang valid.

“Dalam musyawarah tadi sesuai dengan keilmuan yang saya miliki. Saya, menjelaskan kepada majelis dalam hal ini bawaslu bahwa dalam mendapatkan sebuah Ijazah yang sah regulasinya ada dan itu telah diatur” Ujarnya, saat menggelar konfrensi pers, Rabu (7/10).

Lanjut DR.Hardianto Djanggi, bahwa sesuai dengan ijazah yang disengketakan, dirinya selaku Ahli juga mengakui tidak adanya sinkronisasi antara laman UVRI dan Universitas Karya Dharma yang seharusnya dalam regulasi harusnya valid sesuai yang diatur dalam pasal 56 dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 2012.

“Jadi memang setelah saya teliti sesuai dengan keahlian saya, Ijazah tersebut tidak berkesesuaian” lanjutnya.

DR.Hardianto yang sudah 9 kali pernah menjadi saksi ahli bahwa untuk menguji sebuah keabsahan ijazah itu ada tiga hal yang perlu di ketahui yakni yang pertama ialah keaslian blanko, kedua tanda tangan pejabat yang berwenang, serta isi seluruh Ijazah tersebut harus tepat.

“Secara keseluruhannya saya telah menjelaskan kepada majelis apa yang saya ketahui terkait Ijazah jadi majelis yang akan menentukan apakah keterangan ahli bisa dijadikan dasar untuk mengambil keputusan atau ada pertimbangan lain” pungkasnya.

(Rls/***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.